Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dan memastikan hak-hak dasar mereka terpenuhi.

Pengaturan yang tegas diperlukan agar setiap perkara ditangani melalui mekanisme peradilan yang tepat dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menggelar rapat dengan Ketua Dewan Komisioner OJK, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, serta jajaran Danantara.

Artinya, masih terdapat ruang bagi Indonesia untuk menunjukkan perbaikan yang nyata.

Langkah tersebut penting agar penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman, tetapi juga menyasar akar persoalan.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, menyoroti persoalan kelangkaan dan antrean panjang BBM yang terjadi di Indonesia, khususnya di Bali.

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak KPK mengusut tuntas perkara tersebut sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan anggaran kebencanaan.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang berulang di sejumlah wilayah Kalimantan menjadi perhatian Anggota Komisi V DPR RI, Syarief Abdullah.

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan mengusulkan pemerintah agar anak-anak hingga orang tua yang terdampak karhutla diungsikan lebih dulu ke daerah yang aman.