Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Uang diduga mengalir ke Nusron saat menjabat Ketua Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI Tahun 2024, melalui Komisaris Independen PT Sucofindo, Zainal Abidin.

Penggeledahan itu terkait penyidikan perkara dugaan suap pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK, termasuk jika ingin memeriksa Menteri Nusron Wahid.

Berdasarkan data, skor integritas Kementerian ATR/BPN pada 2024 tercatat 75,88. Angka tersebut kemudian turun menjadi 71,30 pada 2025 atau merosot 4,58 poin.

Kehadiran Nusron menjadi perhatian setelah dirinya sempat absen dalam rapat bersama DPR pada pekan lalu.

Sepenuhnya kami menyerahkan proses ini kepada KPK. Kami percaya, KPK adalah lembaga yang independen dan kredibel untuk menuntaskan ini.

Penggeledahan tersebut terkait penyidikan kasus dugaan suap pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk.

KPK akan menelusuri dugaan adanya pihak lain di luar delapan tersangka yang telah ditetapkan, yang diduga memberikan perintah.

Informasi mengenai uang ratusan miliar tersebut disebut-sebut milik mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.