Komisi V DPR RI ingin memastikan pengembangan desa wisata didukung infrastruktur yang memadai, tata kelola yang baik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

KPK menetapkan Bupati Langkat, Syah Afandin sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di lingkungan Kabupaten Langkat.

OTT Bupati Langkat terkait dugaan suap proyek pada Dinas Pendidikan serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat.

Komisi V DPR menekankan agar program keselamatan transportasi menjadi prioritas dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenhub Tahun 2027.

Benturan fisik telah merusak sejumlah fasilitas kerja perusahaan serta rumah dinas karyawan pimpinan di Unit Kebun Awaya.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mengimbau masyarakat menjaga kesehatan agar terhindar dari berbagai penyakit selama musim kemarau 2026

Komisi V DPR RI mendorong peningkatan alokasi anggaran bagi mitra kerja sektor infrastruktur dan transportasi dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027.

Bupati H Edison sebagai tersangka dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.

Keterlibatan investasi non-APBN dipandang penting agar pembangunan sektor transportasi tetap berjalan di tengah tekanan fiskal.

Aliran uang itu sebelumnya terungkap dalam proses persidangan perkara dugaan suap proyek di DJKA Kemenhub di Pengadilan Tipikor Medan.