Pak Zulkifli perlu memberi ruang bagi penyidik kejaksaan. Lebih cepat lebih baik agar kinerja Kemendag, khususnya di Ditjen yang dipimpin Pak Veri, tidak terganggu.

Formalitas jasa aplikasi ini memang legal, tetapi kegiatannya sebetulnya ilegal (karena) menggunakan kendaraan roda dua sebagai kendaraan umum.

Presiden jangan keseringan langgar undang-undang. Ini bisa jadi preseden yang tidak baik, seolah membenarkan adagium yang bilang undang-undang dibuat untuk dilanggar. Bukan untuk ditaati dan dilaksanakan secara konsisten.

Kalau mau adil, Pertamina harus evaluasi model penghitungan harga jual BBM selama ini. Sebab rumus yang ada sekarang terbukti tidak efisien sehingga harga jual BBM Pertamina lebih mahal daripada BBM swasta. Ini bisa membahayakan keberadaan Pertamina.

Penyelidikan harus dilakukan secara intensif dan harus diusut tuntas sampai akarnya. Pelaku (harus) dijerat hukum seberat-beratnya agar ada efek jera, sehingga kasus seperti ini tidak terjadi lagi dikemudian hari di instansi manapun apalagi instansi pemerintah.

Dari sistem yang terintegrasi (bundling) dari produksi, transmisi dan distribusi dengan power wheeling ini menjadi semakin terpecah-pecah (unbundling) dan sebagian diserahkan ke pihak swasta.

Kenaikan yang tinggi pada pangan makin mengkhawatirkan masyarakat, tercatat inflasi akan terdorong mencapai 6-7 persen jika tak dapat dikendalikan pemerintah.

Pemerintah jangan sekedar tebar pesona dengan membangga-banggakan peningkatan nilai ekspor hilirisasi nikel dari Rp15 triliun menjadi Rp360 triliun tapi tanpa menyebutkan besaran penerimaan bagi negara. Padahal besaran nilai pendapatan negara itu sangat penting untuk mengetahui siapa yang diuntungkan dari peningkatan nilai ekspor nikel ini.

Nampaknya kita saat ini sedang mempertemukan chemistry, antara apa yang diinginkan PKS nampaknya 99 persen nyambung insya allah dengan Pak Anies Baswedan.