Ketua MPR RI Ahmad Muzani: MPR RI Matangkan Formulasi Hukum PPHN

Negara hukum tidak boleh membiarkan seseorang kehilangan kemerdekaannya berdasarkan dakwaan yang kemudian dinyatakan batal demi hukum.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani: Sidang Tahunan MPR RI Digelar 14 Agustus 2026

Terlepas bagaimana kronologi medisnya, setiap pasien berhak diperlakukan dengan hormat, bermartabat, dan penuh empati

Masyarakat tidak perlu khawatir. Data yang dihimpun BPS dilindungi oleh undang-undang dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk kepentingan lain.

Tantangan ke depan adalah meningkatkan proporsi tenaga kerja formal melalui perbaikan iklim usaha di sektor industri dan perdagangan

Pengelolaan Warisan Budaya Butuh Dukungan Nyata Pemerintah dan Masyarakat

Kami perlu waktu untuk mencari produk hukum tentang apa yang akan bisa dilakukan agar produk hukum ini mengikat semua lembaga negara.

Anggota Komisi VIII DPR RI Ansari mengajak masyarakat memahami secara utuh tata kelola dana haji yang dikelola BPKH.

Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru mendukung pembentukan lembaga khusus untuk mengelola aset hasil perampasan dalam RUU Perampasan Aset.