Mahkamah Agung (MA) India akhirnya turun tangan dalam kasus dugaan rencana pembantaian (genosida) Muslim, yang digelar dalam sebuah pertemuan tertutup bulan lalu.

Kedua terpidana kasus suap penanganan perkara di MA itu bakal menjalani pidana penjara selama 6 tahun berdasarkan putusan di tingkat kasasi.

Sikap hakim yang meminta pihak-pihak pengusul Judicial review memperkuat argumentasinya, merupakan perkembangan positif sikap MK yang menandakan Hakim-Hakim Mahkamah Konstitusi mulai bersikap kritis obyektif.

Lewat 14 hari untuk permohonan kasasi

Forum LSM Aceh serahkan petisi ke MA agar agar segera mengambil alih eksekusi kasus PT Kallista Alam (PT KA).

Penetapan jadwal PSU itu sudah melewati ambang batas waktu dari amar putusan MK. PSU mestinya digelar 120 hari sejak putusan dibacakan pada 29 Juni 2021.

MKD Instrumen Etika Politik yang Dapat Tanggalkan Hak Imunitas

Kedua, kita doakan kepada Allah SWT semoga tergugah hati Hakim MK memperhatikan dan memutuskan seadil-adilnya dalam rangka yang terbaik terhadap demokrasi Indonesia dan kita harapkan nol persen jawaban terhadap masa depan Indonesia. Salam PT nol Persen.

Kami Kelompok DPD di MPR akan mendorong judicial review terhadap Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT) 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Saya tidak sependapat dengan penafsiran Pemerintah tersebut. Kita perlu cermat dan utuh dalam membaca teks keputusan MK dimaksud.