Deklarasi yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa pada Prabowo-Gibran beberapa saat lalu sebagai bentuk pelanggaran pemilu berat.

Supaya mereka yang sudah wajib memilih itu tetap bisa menggunakan hak pilihnya, misal tadi ada soalnya ada sekitar 800 ribuan se-Jawa Tengah belum terekam, belum pencetakan terkait KTP elektroniknya, masih ada waktu untuk menyelesaikannya.

Supaya kita menyelamatkan institusinya. Jangan sampai nanti merembet, nanti orang distrust kepada penyelenggara pemilu dan akhirnya kalau dibiarkan bisa distrust kepada pemilu. Jadi harus diambil tindakan tegas soal itu.

Pemilu 2024 dinilai menjadi pemilu dengan penegakan hukum paling memprihatinkan.

Surat itu sifatnya penting, dicatat ya, sifatnya penting. Perihal konsultasi penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 28.

Karena kami, Komisi II, berkeinginan agar penyelenggaraan pemilu ini betul-betul berkualitas. Karena kalau penyelenggaraan pemilu penuh dengan kecurangan maka ruh legitimasinya akan hilang.

Makanya peran Bawaslu sebagai pengawas pemilu dalam memantau, menyelidiki dan menegur jika ada indikasi pelanggaran sangat penting sekali. Kapan perlu, menindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Supaya, timbul efek jera.

Isu pelanggaran pemilu terkait pencopotan maupun pemasangan baliho patut menjadi catatan para penyelenggara pemilu.

Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I Rahmat Bagja selaku Ketua merangkap Anggota, Teradu II Totok Hariyono, Teradu III Herywn J.H. Malonda, Teradu IV Puadi, dan Teradu V Lolly Suhenty masing-masing sebagai Anggota Bawaslu terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Berita bohong atau hoax diprediksi bakal terjadi dalam Pemilu 2024. Ini yang dilakukan Bawaslu