Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Nazaruddin sebagai terpidana kasus suap Hambalang telah terjadi persekongkolan jahat. Hal itu menyikapi asimilasi dan pembebasan bersyarat Nazaruddin.

Keterangan Puan Maharani terkait kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP harus dituangkan terlebih dahulu dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebelum akhirnya diperiksa dalam persidangan di pengadilan.

Asimilasi dan pembebasan bersyarat terhadap Nazaruddin selaku terpidana kasus suap Hambalang dinilai sebagai skandal korupsi terbesar di Indonesia.

Total hukuman Nazaruddin dalam dua kasus sebanyak 13 tahun. Dua kasus itu yakni suap Wisma Atlet SEA Games 2011 serta gratifikasi dan pencucian uang.

Komnas HAM menyoroti sembilan kasus utama pelanggaran berat HAM yang harus diselesaikan sejak tahun 1965-2003.

PDI Perjuangan (PDIP) meradang ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk memeriksa Puan Maharani terkait kasus dugaan korupsi e-KTP.

Argo tidak menjelaskan secara detail tindak pidana korupsi Salman,  namun diduga terkait kasus tindak pidana suap Gubernur Jambi Zumi Zola.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kembali mengkritisi tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan kasus dugaan korupsi e-KTP.

Plt Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR Damayanti mengaku pegawainya bernama Robby Salam diciduk Polda Metro Jaya terkait kasus peredaran narkoba.

Seorang pegawai Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR bernama Robby Salam terciduk Polda Metro Jaya terkait kasus narkoba. Robby diduga sebagai pengedar narkoba.