Jangan sampai ada mahasiswa yang terlantar dan dosen yang menganggur karena tidak mendapatkan tempat baru untuk melanjutkan pendidikan dan pekerjaan. Ini harus dilakukan demi kualitas pendidikan di Indonesia.

Mbak Puan hadir, salah satu yang akan dibahas terkait kerangka tim pemenangan Ganjar dan juga skema konsolidasi ke bawah. Termasuk juga koordinasi dan konsolidasi relawan pemenangan Ganjar Pranowo yang sudah terbentuk.

Pemerintah harus memberi dukungan untuk memastikan penghapusan kekerasan seksual, yang sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak. Aturan pelaksana sebagai implementasi atas penerapan UU TPKS harus segera diterbitkan.

Pemerintah perlu segera mencari solusi efektif dan tindakan nyata untuk mengendalikan kondisi yang memberatkan rakyat ini dan tidak boleh membiarkan harga daging ayam dan telur terus melonjak, karena ini dapat memberikan dampak yang signifikan pada kehidupan sehari-hari rakyat kita.

Terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan. Kami bersyukur atas capaian ini. Penghargaan tersebut akan menjadi cambuk bagi DPR RI untuk terus berbenah dan menjadi lebih baik lagi demi kesejahteraan rakyat.

Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) tak bakal tumpang tindih dengan aturan lain.

DPR sudah menerima surpresnya, nanti akan kami bahas sesuai mekanisme. Jadi, ya, mekanismenya kan ada yang harus dibahas dulu.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung soal aksi kekerasan yang dilakukan KKB, dalam pidatonya saat pembukaan Masa Sidang V, dia meminta pemerintah menyiapkan strategi khusus untuk mengatasinya.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi kinerja pemerintah terkait penyelenggaraan arus mudik dan balik selama musim Lebaran 2023 yang berjalan lancar. Hal itu disampaikan Puan dalam pidato pembukaan Masa Sidang V Tahun Sidang 2022 – 2023.

Ketua DPR RI Puan Maharani bersama dengan jajaran perwakilan delegasi DPR menyerukan isu perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42. DPR dinilai punya peranan yang cukup besar untuk membawa isu tersebut di konferensi tertinggi di Asia Tenggara itu.