Revisi Undang-Undang (RUU) KPK ternyata sudah masuk dalam agenda program legislasi nasional (Prolegnas) 2017-2018.

Identifikasi lebih jauh mengenai hal itu menyusul bukti permulaan yang telah dikantongi lembaga antikorupsi.

Seperti diketahui, saat bersaksi dalam persidangan Miryam, Anton menuding Aga mengarahkan Miryam supaya mencabut BAP.

KPK diminta untuk menghadiri panggilan Pansus Hak Angket DPR. Hal itu sebagai bentuk komitmen KPK taat dan tertib pada hukum.

KPK bisa disebut telah menggelapkan aset negara. Hal itu terkait hasil barang sitaan dari para koruptor yang tidak dilaporkan ke Rupbasan.

KPK menduga Setya Novanto mengatur proyek e-KTP mulai dari proses perencanaan dan pembasan anggaran hingga pengondisian pemenang lelang.

Sikap pemerintah yang meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi yang dilayangkan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat beralasan.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai ilegal.

Barang sitaan atau rampasan dari para koruptor yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi misteri.