Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto kritik akuntabilitas kebijakan Pemerintah yang kembali perpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tanpa target dan indikator keberhasilan yang jelas.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta Pemerintah meningkatkan jumlah vaksinasi untuk menghadapi kemungkinan Covid-19 menjadi endemi. 

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai rancangan Peraturan Menteri (Permen) ESDM tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap masih harus disempurnakan.

Anggota Komisi VII DPR RI ini melihat, memasuki usia kemerdekaan ke-76 tahun, kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia mengalami kemunduran. 

Menurutnya pidato Presiden lebih banyak berisi asumsi dan harapan, namun kurang berpijak pada kenyataan di lapangan di saat pandemi ini. Angka-angka asumsi yang disampaikan sangat optimistis, baik angka pertumbuhan ekonomi maupun tingkat pengangguran dan kemiskinan. Namun sayang, asumsi terhadap indikator penanganan Covid-19 sama sekali tidak diungkap.

Wakil Ketua FPKS DPR RI, Mulyanto, menolak rencana Pemerintah membatasi kegiatan di tempat ibadah hanya untuk jamaah yang sudah divaksin. 

Pemerintah harus tegas kepada perusahaan tambang batu bara yang tidak patuh pada aturan domestik market obligation (DMO) atau kewajiban pemenuhan pasar dalam negeri.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto berharap, PHR dapat mempertahankan kinerja lifting blok migas ini. Syukur-syukur bila dapat ditingkatkan.

Kalangan dewan mengkritik isi Peraturan Menteri (Permen) ESDM No.19/2021 tentang Perubahan atas Permen ESDM No.4/2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Migas, yang menghilangkan skema lelang dalam pembangunan proyek pipa gas.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Perusahaan Listrik Negara (PLN) lebih aktif membangun pembangkit listrik sendiri ketimbang mengandalkan peran Independen Power Producer (IPP) atau perusahaan listrik swasta.