Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto geram mendengar pasokan gas oksigen untuk sektor kesehatan masih terhambat. Padahal menurut pihak produsen, kapasitas produksi gas oksigen dalam negeri masih memadai.

Setelah disahkan dan ditetapkan melalui Sidang Paripurna DPR RI, kemarin, sembilan anggota BPH Migas periode 2021-2025 harus segera menuntaskan pekerjaan rumah yang tertunda di periode kepengurusan sebelumnya.

Kalangan dewan menilai Pemerintah kurang tepat apabila mengalokasikan anggaran triliunan rupiah untuk membantu modal BUMN. Apalagi kalau uangnya diambil dari cadangan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang telah diproyeksikan untuk program-program prioritas.

Kalangan dewan meminta pemerintah tepati janji untuk mengalihkan pasokan gas oksigen sektor industri ke sektor medis.

Kalangan dewan mengingatkan pemerintah untuk fokus mempercepat riset dan produksi vaksin Merah Putih yang dikembangkan Konsorsium Riset Covid di bawah koordinasi BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional).

Kalangan dewan menolak rencana Pemerintah menyediakan layanan vaksin berbayar. Pemerintah seharusnya memberikan layanan gratis kepada semua masyarakat dalam kondisi darurat seperti ini, bukan malah menambah beban masyarakat. 

Kalangan dewan menilai keputusan pemerintah untuk menggabungkan semua Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) riset ke dalam BRIN dapat melanggar Undang Undang. Karenanya, keputusan tersebut perlu dilakukan pengkajian secara ulang dan cermat.

Kalangan dewan meminta Perusaahaan Listrik Negara (PLN) untuk menjaga sistem operasional layanan menghadapi peningkatan kasus penyebaran Covid-19. 

Pemerintah diminta memanfaatkan pabrik-pabrik  gas oksigen yang saat ini dalam kondisi menganggur. Ketimbang melakukan impor gas, sebaiknya pemerintah memanfaatkan jaringan dalam negeri untuk meningkatkan perekonomian nasional.

Sekarang kan dengan BRIN mau diambil semua, dilebur semua, dan dilakukan sendiri