Dalam surat dakwaan tersebut, PT Nindya Karya dan Tuah Sejati didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 313,3 miliar terkait korupsi proyek Dermaga Sabang.

Alat itu akan memperkuat bukti dugaan adanya kekerasan yang terjadi di kerangkeng manusia tersebut.

FAKK dan LSM-PILHI datang ke KPK dengan membawa sekitar 500-san massa anti korupsi  yang turut mendesak KPK agar segera memeriksa Hasanuddin Mas`ud, kakak kandung Bupati Panajam Utara (non aktif), Abdul Gafur Mas`ud, terkait dugaan kasus korupsi di Bank Kaltimkaltara yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp240 Miliar.

Diduga bersama-sama telah memperkaya diri tekait pekerjaan Pembangunan Dermaga Sabang pada Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang (BPKS) Tahun Anggaran 2004-2011.

Dugaan jumlah korban yang meninggal itu didasari atas temuan-temuan sebelumnya. Di mana, informasi korban meninggal sebelumnya hanya satu orang.

Sebab, banyak hal yang ditemukan Komnas HAM di kerangkeng manusia itu. Dari adanya dugaan kekerasan terhadap manusia hingga hilangnya nyawa.

Dia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait kerja sama pengolahan anoda logam antara PT Antam Tbk dengan PT Loko Montrado.

Pemeriksaan Terbit Rencana dilakukan di markas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pukul 13.30 WIB, Senin  (7/2).

PT Nindya Karya merupakan pertama kalinya diadili dalam kasus korupsi yang melibatkan korporasi.

Terbit Rencana merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab Langkat.