Pemerintah menerbitkan Presiden (Perpres) No. 113 Tahun 2025 sebagai revisi Perpres No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Subsidi.

Karenanya saya tadi juga meminta kepada Ketua Umum Kadin untuk memberikan masukan-masukan terkait kebutuhan dari Kadin.

Kalau empat hari saja tidak ada beras, negara pasti ribut. Ketahanan pangan jebol berarti ketahanan negara juga jebol.

Kalau dengan harmonisasi yang berjalan hari ini, kita mungkin sudah bisa memantapkan konsepsinya. Nanti kita akan kembalikan kepada pembahasan.

Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI memastikan bakal mengawal proses Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta.

Panitia Kerja (Panja) Komisi XIII DPR RI menyepakati Revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK) tahap kedua untuk dilanjutkan ke Baleg.

Rencana revisi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dinilai sebagai langkah adaptif terhadap dinamika masyarakat

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso berkomitmen menuntaskan revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (PSDK).

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan revisi UU bukan untuk melemahkan Komnas HAM

Revisi itu berkaitan dengan baru adanya sebanyak 23 perusahaan yang menggelar IPO di pasar modal Indonesia per 29 Oktober 2025