Kemungkinan besar Komisi III ya, tapi kita nggak tahu. Yang jelas, kalau Komisi III ditugaskan, kita siap.

Jadi sebelum pemberlakuan KUHP itu harus ada Undang-Undang Penyesuaian Pidana.

Sidang dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak di lingkungan PT Pertamina (Persero) di Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari ini mengungkap fakta baru.

Koalisi Masyarakat Sipil mengugat Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) ke MKD DPR.

Penyitaan tersebut berkaitan dengan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan MA yang menjerat Nurhadi.

Pidana asal dari TPPU itu adalah dugaan suap Rp40 miliar kepada majelis hakim Pengadilan Tipikor yang menyidangkan perkara tiga terdakwa korporasi.

Mahfud menjelaskan dalam hukum pidana, lembaga penegak hukum, bisa langsung melakukan penyelidikan tanpa menunggu laporan.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa revisi KUHAP akan membawa perubahan signifikan terhadap sistem penahanan.

Lima terdakwa dalam kasus dugaan korupsi impor gula dituntut pidana penjara selama empat tahun dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.