Sistem penanganan perkara kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak jelas alias abal-abal.

Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu menyesalkan terjadinya kebocoran pipa minyak Pertamina di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur pada 31 Maret 2018 lalu.

Masinton pun mempertanyakan ‎kinerja jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Terlebih, Irjen Kemenag dipimpin oleh mantan Pimpinan KPK, M Jasin.

Politikus PDIP ini heran mengapa lembaga antikorupsi ‎baru mengumumkan para kepala daerah sebagai tersangka saat mencalonkan diri kembali.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu meminta agar pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disiplin dalam menyampaikan pendapat.

Dalam kunjungannya ke PT Chevron Pacific Indonesia, Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu menanyakan teknologi Chemical EOR (Enhanced Oil Recovery) yang sudah didanai APBN namun belum diimplementasikan oleh Chevron.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan tirani dalam penegakkan hukum di tanah air.

Setelah 15 tahun era reformasi berjalan, agenda pemberantasan korupsi masih jalan di tempat.

Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto membenarkan perihal pergantian pimpinan Pansus Angket KPK dari Masinton Pasaribu kepada Eddy Kusuma Wijaya.

Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan, fase pembelaan kepada KPK selama 15 tahun sudah selesai.