Partai Golkar tidak mempersoalkan adanya usulan pembentukan Pansus makar di DPR sepanjang memenuhi syarat dan aturan yang berlaku.

Fraksi Partai Gerindra di DPR mengusulkan untuk membentuk panitia khusus (Pansus) kasus dugaan makar.

PKB mendukung sistem Pemilu yang proporsional. Hal itu untuk mengantisipasi adanya suara pemilih yang hilang atau terbuang begitu saja.

Pansus RUU Pemilu sepakat revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dibahas dan diputuskan sebelum pelaksanaan Pemilu.

Pansus RUU Pemilu dan pemerintah sepakat untuk merevisi Undang-Undang (UU) Partai Politik (Parpo) dan UU MPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM menggelar rapat bersama Pansus RUU Pemilu.

Pansus DPR akan segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang telah diserahkan pemerintah.

PDIP menilai pemerintah ambidu terkait usulan sistem proporsional terbuka terbatas dalam RUU Pemilu yang diserahkan ke DPR.

PDIP sepakat dengan usulan Partai NasDem soal Parliamentary Threshold (PT) atau ambang batas parlemen minimal tujuh persen.

Partai Golkar mempersiapkan Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman sebagai pimpinan Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.