Biasanya pada RUPTL,  memuat rencana kelistrikan sekian tahun kedepan, dan biasanya ada revisi tergantung kebutuhan.

KPK menyatakan siap membahas polemik revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan Presiden Jokowi.

Saat ini Pansus DPR RI yang merumuskan revisi UU No.15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme) sedang membangun konstruksi hukum yang baru.

Definisi terorisme dalam pembahasan revisi UU No.15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terus diperdebatkan Pansus.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pemerintah dalam hal ini TNI dan Polri sudah sepakat mengenai materi dalam Revisi UU Terorisme tersebut

DPR dan Pemerintah lanjutkan pembahasan revisi UU Terorisme yang  akan fokus pada definisi terorisme

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah tengah mengerjakan revisi UU Nomor 15 Tahun 2013.

Sebaliknya, pemerintah harus mempercepat penyelesaian Revisi Undang-Undang Anti-Terorisme lebih dia nilai lebih penting.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan RUU Antiterorisme akan segera disahkan pada masa sidang DPR RI di bulan Mei ini. Pemerintah diminta satu suara dalam pembahasan finalisasi revisi UU terorisme di DPR.

Anehnya, perintah Jokowi itu seakan diabaikan. Sebab, revisi UU ASN hingga saat ini dinilai masih jalan ditempat.‎