Tingkatkan Produksi Padi, Kaltara Atur Penyaluran Pupuk

Jangan seperti sekarang ini BBM bersubsidi kerap disimpangkan untuk kebutuhan industri, perkebunan dan pertambangan, termasuk juga digunakan oleh kendaraan mewah.

Pembatasan sudah sejak lama diterapkan bertahap oleh Pertamina melalui sistem myPertamina namun revisi Perpres 191 Tahun 2014 terkait distribusi Pertalite ini belum muncul.

Komisi IV DPR RI mendukung pengembalian alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton dengan catatan pengawasan dalam penyaluran dan pendistribusiannya harus ditingkatkan sehingga tidak terjadi penyelewengan.

Saya berharap terkait implementasi soal sub penyalur BBM di daerah 3T, agar kemudahan distribusi BBM bersubsidi ini tidak disimpangkan masyarakat.

Kalau armada darat mobilitasnya sangat tinggi sehingga bisa mengisi bahan bakar dimanapun. Sehingga wajar bila diberlakukan kontrol pembelian BBM bersubsidi menggunakan aplikasi. Sementara pola pergerakan armada laut relatif monoton. Biasanya dari satu pelabuhan ke titik penangkapan setelah itu kembali lagi ke pelabuhan.

Permintaan BBM dan gas bersubsidi masih dalam batas aman dibandingkan dengan kuota yang tersedia. Dolar dan harga minyak mentah dunia juga relatif stabil sehingga tidak ada alasan untuk menaikkan harga BBM dan gas bersubsidi. Saya sudah memastikan hal tersebut dalam RDP Komisi VII DPR RI dengan Dirut Pertamina dan seluruh jajarannya.

Pertamina saat ini menjual LPG 3kg merek Bright seharga Rp56.000 terbatas di Jakarta dan Surabaya, jauh kebih mahal dari gas melon 3 kilogram bersubsidi yang sekitar Rp20.000. Produksi gas pink 3kg ini rawan penyimpangan.

Sebaiknya Pemerintah melalui Pertamina mencari solusi lain untuk membantu pengusaha Pertashop. Jangan malah mengambil jalan pintas dengan mengizinkan Pertashop menjual Pertalite dengan harga nonsubisidi. Sebab kebijakan ini akan mengacaukan pasar dan mengganggu pasokan Pertalite bersubsidi ke SPBU.