Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mempunyai potensi yang sangat luar biasa dibidang tambang, maritim dan kelautan, serta sektor pariwisata.

Anggota Komisi VII DPR RI Dardiansyah menegaskan bahwa semua potensi pertambangan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) harus dikelola dengan sistem yang baik dan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Output di sektor pertambangan turun 0,2 persen tahun ke tahun di tengah dorongan pemerintah untuk merestrukturisasi dan mengoptimalkan industri.

DPR meminta pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, wajib mengawasi realisasi DMO sebesar 25 persen, dari hasil tiap produsen tambang yang harus dijual dengan harga 70 dolar AS per metric ton.

Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir meminta kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono, untuk mengevaluasi izin ekspor pertambangan.

Namun, sambung Dedi, laporan tersebut tidak ada atensi balasan. Bahkan, hingga lima kali pergantian Kapolda Sultra kasus itu seakan `ditelan bumi`.‎

Wakil Ketua DPR RI Taufik meminta pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) diperketat. Hal ini menyusul laporan Kantor Imigrasi Kelas II Tembagapura, Timika, Papua yang mensinyalir terdapat ratusan warga Cina bekerja pada perusahaan-perusahaan tambang.

Dua tahanan kasus tindak pidana narkoba ini melarikan diri ‎setelah membobol tembok penjara dengan menggunakan tambang.

Dalam peringatan hari industri nasional dan tambang, ia mengatakan, bahwa minyak mentah Iran akan ditawarkan di bursa dan sektor swasta dapat mengekspornya.

Harita Nickel membagikan 14 ekor sapi qurban untuk masyarakat di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara