Komisi II DPR RI mengakui jika tugas yang diemban Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Sofyan Djalil sangat berat. Namun Presiden Joko Widodo tentu sudah mempertimbangkan banyak hal ketika menunjuk Sofyan Djalil menempati kursi Menteri ATR/BPN.

Kinerja pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional perlu diawasi. Sebab, selama ini kementerian itu penuh dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Masyarakat juga berperan dalam pengawasan masyarakat dan bila ditemukan penyimpangan di lapangan bisa melaporkan sesuai mekanisme yang berlaku.

Jika dilakukan penarikan, khawatir ada oknum BPN maupun pihak yang mengatasnamakan BPN, yang justru menyalahgunakan sertifikat tersebut.

Dua saksi tersebut, yaitu Sofyan Rosada selaku wiraswasta/pengasuh Pondok Pesantren Darus Sulton Al Bantani dan Rina Mardiana berprofesi sebagai dokter.

Kalangan dewan mengapresiasi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil yang menerima dan menyetujui desakan Komisi II DPR agar sertifikat elektronik ditunda pemberlakuannya.

Masyarakat jangan salah menerima informasi terkait sistem sertifikat elektronik yang dicanangkan pemerintah.

Realisasi serapan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemndikbud) tahun 2020 yang mencapai 91,61 persen diacungi jempol Komisi X DPR RI.

FGD ini terkait Optimalisasi Penegakan hukum akan membuat kinerja Polri semakin baik kedepan terkhusus dalam proses penegakan hukum.

Sofyan menganggap mafia tanah merupakan masalah penting yang harus diatasi.