Pertamina harusnya peka proses sosialisasi seperti ini. Kepentingan DPR adalah ingin menjamin setiap kebijakan yang berlaku bagi masyarakat memang baik, bukan untuk menyulitkan apalagi untuk merugikan.

Selamat Mas Kaesang. Amanah berat membangun parpol karena mesti kuat di kaderisasi dan internalisasi nilai-nilai. Tapi saya ucapkan bravo karena berani.

Soal penyederhanaan perizinan ini akan menjadi insentif yang besar bagi para investor hulu migas, selain insentif fiskal yang mereka terima selama ini. Apalagi terkait dengan penyerderhaan perizinan penggunaan lahan. Ini akan sangat membantu sekali bagi investor.

Secara etika bisnis juga terlihat kurang elok, karena perusahaan milik Menteri dan keluarganya ikut terlibat. Pak Luhut sebagai Menko Marvest, yang sangat vokal terhadap proyek ini, diketahui terafiasi dengan PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA). Karenanya selayaknya, Pemerintah tidak perlu ikut cawe-cawe dalam proyek ini.

Kewenangan khusus Otorita IKN bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fraksi PKS menilai kewenangan khusus yang diberikan kepada Otorita IKN berpotensi menjadikan otorita tersebut memiliki kewenangan yang bersifat mutlak yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

Pertanyaan saya, ini gimana peran ID Food sebagai BUMN ini (terhadap perwujudan ketahanan pangan Indonesia) walaupun tentu garda terdepannya di Kementerian Perdagangan?

Ketua Panja Pembahasan Revisi UU IKN Junimart Girsang menyampaikan Panitia Kerja (Panja) DPR dan pemerintah menyepakati bersama untuk menyetujui isu pokok perubahan beserta daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam RUU IKN di antaranya kluster terkait pertanahan, kluster terkait pengelolaan keuangan, kluster tentang tata ruang, dan kluster tentang jaminan keberlanjutan.

Komisi VII DPR RI berharap program ini benar-benar dapat terlaksana sesuai rencana. Jangan sampai program yang sudah bagus dan disetujui itu mandeg karena kendala teknis yang sebenarnya bisa diselesaikan.

Partai Demokrat menarik diri dari koalisi perubahan dan bergabung ke Prabowo Subianto yang kini diisi Partai NasDem, PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa).