Ketimbang menuduh dan buka front dengan partai politik yang belum tentu benar, sebagai Komisaris Utama Pertamina, dengan berbagai kewenangan yang dimiliki, sebaiknya Ahok fokus menjalankan fungsi pengawasan perusahaan dengan sebaik-baiknya.

Pemerintah harus melakukan protes terbuka ke Israel karena serangan mereka juga mengenai lokasi rumah sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Rumah sakit tersebut dibangun dengan sumbangan masyarakat Indonesia untuk program kemanusiaan.

Sederhana saja, saat ini harga beras lagi tinggi-tingginya. Yang diperlukan emak-emak hari ini adalah pangan murah, itu saja. Kendalikan harga pangan agar terjangkau dan murah, itu lebih prioritas dibandingkan program bagi-bagi rice cooker yang menelan anggaran besar ini.

Amanat Konstitusi UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan dan Indonesia punya hutang sejarah sejak Konferensi Asia Afrika 1955 untuk membebaskan bangsa Palestina dari penjajahan Israel.

Semua pihak harus memainkan peranannya untuk menjaga jajanan anak kita aman. Sekolah lebih selektif mengelola kantin atau saat memberikan izin jajanan yg boleh dijual di sekitar sekolah. BPOM melakukan komunikasi, edukasi dan sosialisasi keamanan pangan serta orang tua memilih jajanan anak yang aman dikonsumsi.

Ketua MPR Lantik PAW Anggota MPR dari Fraksi Nasdem dan PKS

Karena hingga saat ini program tersebut belum memberikan hasil optimal bagi pendapatan negara. Yang ada malah Pemerintah harus menanggung biaya penanganan masalah sosial di setiap proyek hilirisasi nikel ini.

Penanganan dampak El Nino bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan serta Lingkungan Hidup, yang merupakan mitra Komisi IV, tetapi juga harus melibatkan kementerian-kementerian lainnya yang semestinya dapat dipimpin oleh menko perekonomian.

Uang yang seharusnya beredar untuk konsumsi dan belanja produk sehingga menciptakan lapangan kerja menjadi tiada.

Sedangkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyetujui dengan catatan atas RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan dalam rapat paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang.