Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti dugaan ketimpangan penegakan hukum terhadap WNA dan WNI.

Legislator penggunaan metode fire walk atau berjalan di atas bara api dalam pembentukan karakter calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan.

Otori​tas pelayaran dan korporasi wajib memikul akuntabilitas hukum penuh sesuai Pasal 359 KUHP atas jatuhnya korban jiwa ini.

Komisi IX DPR memberikan catatan kritis terkait penggunaan metode fire walk dalam pembentukan karakter calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan.

KPU mewacanakan penerapan sistem pemungutan suara elektronik (e-voting) khusus bagi pemilih Indonesia di luar negeri pada Pemilu 2029.

Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal merespons serangan habisan-habisan militer Amerika Serikat (AS) ke Iran.

Penguatan mekanisme pembuktian dinilai menjadi salah satu kunci agar penegakan hukum terhadap TPPO mampu menjangkau aktor intelektual.

Indonesia membutuhkan reformasi hukum yang mampu mengejar perubahan modus kejahatan, bukan terus tertinggal di belakangnya.

Kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi negara atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah serta kepentingan nasional

Program-program strategis pemerintah harus diimplementasikan secara bertahap sesuai regulasi serta tata kelola yang kuat, berbasis hukum dan konstitusi