Itu (pilkada) diaturnya di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang belum ada penugasannya (terkait revisi) kepada siapa pun di DPR ini.

Di komisi yang terkait kita akan bahas dan dengan adanya satgas pemulihan tentu saja itu sudah kita lakukan.

Jadi kita akan lihat dulu situasi sesudah pembukaan ini bagaimana dari komisi terkait.

Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri harus memastikan seluruh WNI dalam kondisi aman dan terlindungi.

Ide ini bagus dan harus segera direalisasikan, tetapi pemerintah tolong siapkan payung hukumnya.

Keberhasilan mendeteksi dan membongkar 17 perusahaan fiktif yang digunakan sebagai `cangkang` penampung dana ini adalah capaian luar biasa.

Saya meminta KPK mengusut tuntas kasus ini. Siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku

Dengan rambu-rambu yang jelas, TNI dapat menjalankan fungsi pertahanannya secara tepat, sementara sistem peradilan pidana tetap terjaga.

Dua aturan hukum tersebut bukan lagi bagian dari aparatus represif penjaga kekuasaan, melainkan alat yang efektif bagi warga negara untuk cari keadilan.

Lewat intervensi kebijakan yang tepat kita berharap UMKM dapat benar-benar menjadi penggerak utama ekonomi, bukan sekadar penopang sementara.