Putusan Dewas itu tidak masuk akal. 

Pernyataan itu disampaikan Dewas setelah memeriksa dan mengumpulkan bukti atas laporan 75 pegawai yang tidak lulus asesmen TWK.

Program ini akan berlangsung selama 40 hari kedepan, hari ini, Kamis 22 Juni 2021 hingga 30 Agustus 2021.

Pelatihan digelar di Universitas Pertahan di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diklat dimulai pada hari ini hingga 30 Agustus 2021 mendatang.

Ombudsman juga meminta Presiden Jokowi melakukan pembinaan terhadap Kepala BKN, Kepala LAN, Menkumham, Menpan-rb

Najih membeberkan tiga isu utama dalam proses TWK pegawai KPK yang berpotensi melanggar maladministrasi. 

Dalam pelaksanaan pelatihan bela negara itu, KPK akan bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan RI).

Ketua KPK, Firli  Bahuri menilai keputusan tersebut adalah yang terbaik, apalagi KPK melihat ada potensi korupsi bila vaksin berbayar itu tidak dibatalkan.

Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan sejumlah catatan dan masukan terkait rencana vaksinasi Covid-19 berbayar atau Gotong Royong yang rencananya akan dilakukan Kimia Farma.

KPK bersama Kementerian Pertahanan (Kemenhan) segera memastikan apakah pelatihan itu akan tetap digelar atau diundur.