Firli juga mengeluhkan jika Lembaga Antikoripsi kekurangan markas. Mengingat, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 hanya membolehkan KPK ada di Ibu Kota.

Hal itu disampaikan Firli Bahuri dalam acara puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (9/12).

Dari jumlah itu, tingkat kepatuhan penyelenggara negara dari unsur eksekutif sebanyak 92,46%, yudikatif 96,78%, legislatif 89,51% dan BUMN/BUMD 95,97%.

Firli mengatakan, ribuan laporan gratifikasi yang diterima KPK itu bernilai sekitar Rp 7,48 miliar.

Bangun Sistem Pendidikan Kader Antikorupsi

Lahir dari keluarga miskin di Desa Lontar, Baturaja, Sumsel

Harapan Novel itu sampaikan dalam rangka hari ulang tahun Firli yang ke 58. 

Abraham mengatakan KPK semesitanya menjadi teladan bagi lembaga-lembaga lain untuk tidak melakukan pemborasan dalam menggunakan anggaran negara.

Dalam sambutannya, Firli mengatakan, kehadiran KPK untuk memperkuat tata kelola pemerintah daerah dan mendorong pelibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Ada dugaan keterlibatan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli dalam kasus suap jual beli jabatan Wali Kota Tanjungbalai