Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyambut baik wacana pemerintah untuk melakukan pemekaran Provinsi di Papua. Tujuannya, demi terciptanya pemerataan dan percepatan pembangunan. 

Sembilan fraksi di DPR RI telah menyepakati susunan pimpinan Panitia Khusus (Pansus) revisi UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Direktur Eksekutif Papua Circle Institute, Hironimus Hilapok menyampaikan beberapa catatan dan analisisnya tentang wacana pemekaran Papua.

Pemekaran sebuah daerah harus melalui berbagai kajian dan perhitungan yang benar-benar matang, bukan hanya sebatas keputusan politik semata. Misalnya, wacana pemekaran di Papua harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

DPD RI mengupayakan rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) bagian selatan Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat dengan nama Renah Indojati.

Calon provinsi Sumatera Tenggara masuk dalam 173 usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang diusulkan oleh DPD RI kepada pemerintah, yang terdiri dari 16 provinsi dan 157 kabupaten/kota.

Wacana pemekaran Provinsi Tapanuli Uatara masih terus berkembang dan dinanti warga. Bahkan, persiapan Tapanuli untuk menjadi provinsi dinilai sudah matang dan tinggal persetujuan Presiden dan DPR.

Setelah dilantik sebagai Bupati Tapanuli Utara untuk periode yang kedua, Nikson Nababan menggaransi untuk kesejahteraan seluruh warga. Jika tidak, Nikson menyatakan siap untuk mundur sebagai bupati Tapanuli Utara.

Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB)  atau pemekaran daerah sampai sekarang masih ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Kebijakan dari pemerintah pusat masih status quo.