KPK menyatakan ada 10 kementerian yang tidak patuh dalam menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Ketua MPR Zulkifli Hasan belum menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 2018.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi kantor DPRD DKI Jakarta. Apa tujuan KPK mendatangi kantor DPRD DKI Jakarta?

KPK menerima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membicarakan lebih lanjut kerjasama dalam mewujudkan Pemilu yang berintegritas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pejabat negara dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara (LHKPN) periode 2018.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menangkap Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II, Andra Y. Agussalam dalam operasi tangkap tangan (OTT), di Jakarta, Rabu (31/7) malam.

Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi tiga Capim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid V dari Polri yang telah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Sangat riskan jika kelak pimpinan KPK berpandangan LHKPN para Penyelenggara Negara itu konsep atheis yang hanya menanamkan rasa saling curiga di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam negara demokrasi, Politisi tidak kenal dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Mengingat, jabatan seorang politisi tidak permanen.

Era globalisasi dan reformasi birokrasi yang selama ini sering digaungkan, menuntut ASN bukan sekadar abdi negara.