Hal itu berdasarkan data KPK hingga Senin, 9 September 2024 pukul 12.00 WIB.

Padahal LHKPN merupakan salah satu syarat pendaftaran dalam Pilkada 2024.

Kendati begitu, KPK belum mau memerinci soal hasil telaah tersebut

Sebab Farid Irfan Siddik belum melaporkan LHKPN sejak menjabat pada 2022.

Farid Irfan seharusnya tahu bahwa ia sebagai pejabat negara wajib melaporkan harta kekayaanya kepada KPK.

Mereka harus menyetorkan LHKPN paling lambat tiga bulan.

Melansir laman LHKPN, Jakarta, Senin (19/8/2024), Rosan miliki kekayaan mencapai Rp860.715.364.555 (Rp860,7 miliar) 

Dia terakhir kali melaporkan hartanya pada 28 Maret 2023 untuk periodik kekayaan pada 2022.

Pelantikan itu berdasarkan Keppres Nomor 92P Tahun 2024