Kehilangan nyawa dalam pelayanan transportasi publik adalah sebuah tragedi yang tidak boleh dianggap biasa.

Indonesia sesungguhnya telah memiliki landasan hukum terkait mekanisme perampasan aset melalui sejumlah regulasi Mahkamah Agung.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai perekaman SPG di GIIAS tanpa izin untuk konten media sosial berpotensi melanggar hukum dan meminta korban melapor.

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti dugaan ketimpangan penegakan hukum terhadap WNA dan WNI.

Legislator penggunaan metode fire walk atau berjalan di atas bara api dalam pembentukan karakter calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan.

Otori​tas pelayaran dan korporasi wajib memikul akuntabilitas hukum penuh sesuai Pasal 359 KUHP atas jatuhnya korban jiwa ini.

Komisi IX DPR memberikan catatan kritis terkait penggunaan metode fire walk dalam pembentukan karakter calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan.

KPU mewacanakan penerapan sistem pemungutan suara elektronik (e-voting) khusus bagi pemilih Indonesia di luar negeri pada Pemilu 2029.

Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal merespons serangan habisan-habisan militer Amerika Serikat (AS) ke Iran.

Penguatan mekanisme pembuktian dinilai menjadi salah satu kunci agar penegakan hukum terhadap TPPO mampu menjangkau aktor intelektual.