Presiden Joko Widodo baru saja melantik Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) baru, dengan nomenklatur yang mencakup Pendidikan Tinggi (Dikti), dalam Kabinet Indonesia Maju Masa Jabatan 2019-2024.

Dalam dirinya terjadi perpaduan antara profesionalitas, inovasi, komitmen, dan direction yang kuat terhadap kemajuan.

Ketua Umum IGI Ramli Rahim tidak habis pikir apa yang akan dilakukan oleh Nadiem, seorang pebisnis transportasi daring, ketika memimpin pendidikan di Tanah Air.

Di hari pertamanya menjabat, mantan CEO Gojek tersebut dengan nada bercanda meminta agar para pejabat dan awak media tidak memanggilnya dengan sebutan `Bapak` atau `Pak`.

Nadiem menyebut dia terlebih dahulu ingin belajar, dalam memahami persoalan pendidikan.

Aturan yang diteken oleh Mendikbud era 2016-2019 Muhadjir Effendy pada 18 Oktober 2019 lalu itu, menginstruksikan supaya gambar resmi presiden dan wakil presiden dipasang sejajar dan leih rendah dari lambang negara, Garuda Pancasila.

Pasalnya di era Revolusi Industri 4.0 dewasa ini, guru dan siswa dituntut menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital. Dan menurut dia, untuk merealisasikan hal itu tidaklah sulit.

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, pengiriman tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memenuhi hak asasi anak Indonesia, untuk mendapatkan pendidikan dasar.

Sebagaimana diketahui, rencana menggaji guru honorer dengan besaran minimal setara UMR nantinya akan menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) tiap daerah, yang selama ini juga dipakai untuk menggaji guru pegawai negeri sipil (PNS).

Pertimbangan ini dimunculkan menyusul kritik yang menyebut bahwa para siswa tidak serius mengerjakan UN, setelah tidak lagi menjadi penentu kelulusan sekolah.