Pemerintah jangan hanya sekedar membuat target tinggi hingga 7%, lalu melakukan revisi target di tengah jalan seperti yang terjadi dalam kurun tahun 2020.

Wakil Ketua Pansus Otsus Papua Agung Widyantoro menegaskan komitmen DPR RI untuk mengawal revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dengan memperhatikan aspirasi rakyat Papua.

Proses Revisi UU Penanggulangan Bencana masih terhambat lantaran Pemerintah bersikeras menghilangkan nomenklatur BNPB dalam draft Revisi UU Penanggulangan Bencana.

Semangat pemerintah yang ketara kuat hendak melakukan eksplorasi besar-besar dalam revisi RUU Landas Kontinen, patut dicurigai.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad berharap, revisi UU KUP dapat mendorong peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan menjadi instrumen bagi pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Revisi UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua diharapkan bisa mengakhiri berbagai persoalan di Papua.

Untuk itu, ICJR mendorong dilakukannya revisi atas Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Wakil Ketua Tim Pansus RUU Otsus Papua Yan Permenas Mandenas memahami pro dan kontra dalam revisi terbatas Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.