Rapat Kerja Nasional BPD/PABPDSI tanggal 25-26 November 2021 di Gedung Merdeka Bandung menghasilkan Keputusan-Keputusan dan Rekomendasi skala Nasionsi dalam rangka Memperkuat Kapasitas Anggota BPD dan Martabat Lembaga BPD sesuai dengan Tugas dan Fungsi mewujudkan Clean & Good Governance dan Check & Balance Pemerintah Desa di agenda Revisi UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Kini, Permendag no 23 tahun 2021 dapat dijalankan, sudah ada kepastian hubungan antara pemasok dengan retail modern dan tidak ada revisi pada pasal 11 dalam Permendag tersebut.

Syarief menilai pemerintah harus segera memutuskan adanya revisi atas UUCK sebagai imbas dari adanya Putusan MK ini.

Berbagai permasalahan dan catatan terhadap penyelenggaraan Pemilu sebelumnya tahun 2019 diharapkan menjadi masukan dasar bagi penyempurnaan regulasi Pemilu di Indonesia.

Kondisi jalan umum di berbagai daerah masih memerlukan perhatian dan penanganan oleh Pemerintah Pusat. Upaya mendorong penambahan jalan baru terutama untuk jalan di perkotaan dan jalan di pedesaan antardaerah untuk mengoneksikan pusat- pusat komoditi dari hulu ke hilir.

Jika UU Pemilu tidak direvisi dan masuk prolegnas maka permasalahan yang lalu akan terulang kembali. DPD RI punya kepentingan besar terkait pelaksanaan pemilu, karena bisa mengancam demokrasi jika UU Pemilu tidak segera direvisi.

Syaiful Huda melanjutkan, Permendikbud 30/2021 tetap membutuhkan revisi terbatas. Jadi harus dilihat dari bagian upaya untuk mencegah lebih banyaknya korban kekerasan seksual.

Ketua Harian DPP Gerindra ini menjelaskan, perpanjangan jabatan Paglima TNI ini bisa melalui dua cara alernatif. Bisa dengan revisi UU maupun Perppu oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Syarat Mengusing Capres-Cawapres 20 Persen membatasi ruang gerak parpol

Tuntutan saya berarti dipenuhi, jadi gini saya mengapresiasi keputusan yang diambil pemerintah terkait dengan katakanlah revisi persyaratan untuk penerbangan karena memang selama ini diakui bahwa persyaratan tersebut sedikit memberatkan.