KPK mencecar Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun, Bagus Panuntun terkait permintaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) ke para pihak swasta.

Seusai diperiksa, Bagus tidak memberikan keterangan kepada awak media mengenai materi pemeriksaannya hari ini.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Plt Wali Kota Madiun, Bagus Panuntun sebagai saksi kasus dugaan korupsi berupa pemerasan oleh Wali Kota Madiun Maidi.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Komunikasi dan Penyuluhan Hubungan Industrial (KPPHI) Kemenaker, Christianus Heru Widyanto.

Hal itu didalami KPK melalui peneriksaan 10 orang saksi pada Selasa, 5 Mei 2026 di Kantor KPPN Surakarta, Jawa Tengah.

Mereka diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pemerasan untuk tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri Tahun 2026 dan penerimaan lainnya yang menjerat Bupati Cilacap.

KPK mendalami praktik pemerasan Bupati Cilacap nonaktif, Syamsul Auliya Rachman dengan memeriksa Plt Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya pada Selasa, (5/5).

KPK merespons pernyataan eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel yang berencana menggugat lembaga antirasuah.

Soeko Dwi diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pemerasan oleh Maidi dengan modus fee proyek dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) pada Selasa, (28/4).

Penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya tahun anggaran 2025-2026 yang menjerat Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.