Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah untuk memberikan dukungan anggaran yang layak bagi Komnas Perempuan.

Ketika Indonesia memperoleh kepercayaan memimpin Dewan HAM PBB, maka komitmen tersebut harus terlihat dalam politik anggaran nasional.

Setiap program dan alokasi anggaran yang disetujui harus memiliki keterkaitan langsung dengan tugas, fungsi, dan kewenangan BPIP.

Setelah dibedah, anggaran yang berpotensi menjadi layanan langsung bagi masyarakat diperkirakan hanya sekitar Rp40–50 miliar, atau sekitar 5–6 persen dari total

Perpres ini harus menjadi instrumen nasional untuk mempercepat implementasi KUHP dan KUHAP baru melalui penetapan BAPAS

Keimigrasian merupakan instrumen strategis negara yang berkaitan langsung dengan keamanan nasional, investasi, ketenagakerjaan, perlindungan WNI

Komisi XIII DPR menegaskan bahwa sektor keimigrasian merupakan garda depan kedaulatan yang tidak boleh dijadikan objek transaksi koruptif.

Apabila praktik tersebut berlangsung secara sistematis dan dalam kurun waktu yang panjang, maka persoalannya tidak lagi semata-mata berada pada level individu.

Saya juga mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung dalam mengungkap berbagai indikasi kerentanan dan risiko korupsi dalam pelaksanaan program ini.

Pelaksanaan ibadah haji tahun ini ternodai dengan adanya oknum-oknum yang memanfaatkan dana jemaah haji dengan tidak memberikan hak jemaah dengan layak.