Kerbijakan itu untuk mengakomodir para calon mahasiswa baru yang bersedia memberikan uang suap sehingga dapat diluluskan oleh pihak kampus. 

Pemerintah mesti transparan dan dapat menjelaskan besarnya penerimaan negara dari hilirisasi komoditas nikel tersebut. Kita perlu tahu sebenarnya berapa besar penerimaan negaranya. Jangan-jangan malah pemerintah nombok.

Tim penyidik KPK masih memerlukan waktu untuk melengkapi bukti dan berkas perkara dugaan suap terkait penerimaan mahasiswa baru di Unila 

BPK harus dapat memastikan berapa nilai penerimaan negara sebenarnya dari program hilirisasi nikel. Sebab angka yang disampaikan Pemerintah terlalu bombastis dan tidak masuk akal.

Dia akan dikonfirmasi oleh jaksa KPK soal penerimaan uang sebesar Rp17,73

Dugaan tersebut didalami lewat guru Madrasah Sanawiah Negeri Tanjungkarang, Bandarlampung

Lembaga antikorupsi menduga arahan Karomani itu berkaitan dengan kasus dugaan suap penerimaan calon mahasiswa baru. 

Dugaan tersebut didalami penyidik lewat sejumlah dekan hingga pejabat di Unila pada Rabu (28/9). 

Barang bukti tersebut ditemukan kala tim penyidik KPK menggeledah tiga lokasi di Lampung pada Selasa (13/9) kemarin.

Beralihnya kewenangan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi harus diikuti profesionalitas dari para birokrat yang melaksanakannya.