Salah satu cara pembatasan itu melalui instrumen penerapan bea keluar (pajak ekspor) produk ini. Sebab, kandungan nikel kedua produk tersebut hanya sekitar 4-8 persen. Sehingga nilai tambahnya rendah ketika diekspor.

Kami mendesak Kementerian ESDM untuk terus meningkatkan kinerja sehingga masyarakat semakin sejahtera karena pembangunan energi dan sumber daya mineral yang ada. Bukan malah sebaliknya mereka terkena “kutukan SDA”. Dimana Masyarakatnya tetap miskin, SDA nya terkuras, dan lingkungannya hancur. 

Menteri ESDM harus meningkatkan pengawasan agar tidak ada perusahaan smelter yang membuang limbah ke laut. Ia khawatir pembuangan limbah smelter dengan cara ini dalam jangka panjang akan membahayakan masyarakat dan ekosistem laut setempat.

Menteri ESDM telah melakukan kebohongan publik dengan menyatakan, bahwa angka lifting minyak sebesar 652 ribu barel per hari pada bahan paparannya sebagai kesalahan typo. Padahal angka-angka lifting minyak tersebut konsisten, baik di dalam draft dokumen paparan awal maupun dalam dokumen final usulan lifting minyak dari pihak Pemerintah.

Kami dukung upaya Pemerintah mendorong subsidi yang tepat sasaran kepada mereka yang berhak sepanjang metodologi serta data yang digunakan benar- benar akurat. Karena itu proses pemutakhiran data penerima subsidi harus dilakukan untuk menghindari ketidakakuratan data di lapangan.

Pemerintah harus tegas kepada Shell, perusahaan energi Belanda, terkait nasib Blok Migas Masela di Maluku. Jangan mau dipermainkan oleh perusahaan ini, sehingga operasional blok migas ini tersandera dan molor terus.

Presiden Jokowi seharusnya paham bahwa setiap pemerintahan ada umur berkuasanya. Karena itu, presiden seharusnya menghormati mekanisme pergantian kekuasaan ini dengan legowo, bukan dengan sibuk cawe-cawe mendukung satu kandidat sambil menjegal kandidat lainnya.

Kita mengkhawatirkan dampak bagi lingkungan dan kedaulatan negara. Pengaruh pada ekosistem laut, apalagi pada pulau-pulau kecil akan sangat negatif, karenanya selama 20 tahun ekspor pasir laut dilarang.

Kemenperin harus menindaklanjuti keputusan KPPU tersebut secara pidana sebagai upaya menimbulkan efek jera bagi perusahaan yang membandel.

Keputusan tersebut sudah bagus sebagai konsekuensi atas perbuatan tidak patut yang dilakukan kedua peneliti BRIN tersebut. Meski memang untuk Thomas Djamaluddin, yang diberikan sanksi moral, tidak begitu jelas.