Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto disebut terlibat dalam pembahasan proyek PLTU Riau-1 yang saat ini sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Partai Golkar memerintahkan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih untuk mengawal proyek PLTU Riau-1 yang saat ini terseret kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksan terhadap anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Nawafie Saleh terkait kasus suap proyek PLTU Riau-1.

KPK telah merampungkan penyidikan tersangka bos Blackgold Natural Resources Limited, Johannes B Kotjo dalam kasus dugaan suap pembangunan PLTU Riau-1. Dengan demikian Johannes Kotjo akan segera disidang.

KPK telah mengantongi bukti awal aliran suap PLTU Riau-1 ke Partai Golkar. Hal itu terkait pengembalian uang senilai Rp700 juta oleh salah satu elite Partai Golkar.

Partai Golkar disebut mengakui menerima suap PLTU Riau-1. Hal itu terkait pengembalian uang senilai Rp700 juta oleh salah satu elite Partai Golkar.

KPK menjadwalkan pemeriksan terhadap anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Nawafie Saleh terkait kasus suap proyek PLTU Riau-1.

KPK mengaku masih terus menyelidiki aliran suap PLTU Riau-1 ke Partai Golkar. Meski salah satu elite Golkar telah mengembalikan uang senilai Rp700 juta ke KPK.

KPK membuka peluang untuk menjerat Partai Golkar dalam kasus suap PLTU Riau-1. Hal itu terkait dugaan adanya aliran suap PLTU Riau ke partai pimpinan Airlangga Hartarto itu.

Uang suap dari proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center diduga mengalir ke PDI Perjuangan (PDIP) guna pemenangan Pilgub Jawa Tengah (Jateng).