Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Nurdin Halid, membela Poltracking Indonesia, di tengah polemik yang menimpa lembaga survei tersebut.
Kita lihat nanti siapa, ada apa, yang pasti akan ada hal-hal yang mengejutkan.
Ya kita ingin tahu ya. Paling tidak kami tahu akar masalah itu sebenarnya dimana, karena kan ini merusak secara keseluruhan generasi muda, kemudian perempuan, rumah tangga, dan memicu tindakan-tindakan kriminal lainnya.
Kita harus lihat konteksnya, konteksnya seperti apa, dan apa undang-undang seperti apa yang harus kita gol-kan.
Nanti dibicarakan mana usulan yang layak untuk ditindaklanjuti, mana yang tidak. Sekali lagi UU harus dibicarakan antara pemerintah dan DPR.
Jadi gini loh, jangan sekarang disimpulkan bahwa DPR menolak RUU Perampasan Aset atau menerima perampasan aset, kita ini lagi konsolidasi sedang mencari tahu mana undang-undang yang perlu.
Kita menginginkan mengevaluasi, jangan-jangan (periode) kemarin itu terlalu banyak ternyata yang disusun itu daftar keinginan bukan daftar kebutuhan. Kita harus membedakan.
Fokus kita tentu masih sama, melanjutkan apa yang sudah dilakukan menteri sebelumnya (Budi Arie Setiadi). Saya sampaikan bahwa perang beliau, menteri sebelumnya, terhadap judi online pasti akan kita teruskan sama-sama.
Pak Bahlil dengan kemampuan beliau melakukan lobi berhasil meyakinkan para mitra-mitra koalisi dan khususnya Presiden untuk menempatkan kader-kader Golkar dengan jumlah yang cukup signifikan.
Kita belum lihat ya apa-apa saja yang diajukan dari Rp 60 miliar sampai Rp 20 triliun. Nanti kita akan lihat apakah masuk akal atau tidak.