Ganjar Pranowo membuka Rakernas DPP PAPDESI ke-2 dengan tema `Mendorong Pemerintah Segera Mengesahkan Revisi Terbatas UU No 6 tahun 2014 tentang Desa` di Gedung SMESCO, Pancoran, Jakarta, Selasa (26/9).

Menpan-RB yang mewakili pemerintah tadi menyampaikan pandangan akhir dari pemerintah.  Ada dua hal yang disampaikan oleh pemerintah yang sebenarnya secara implisit dari pandangan semua fraksi itu sudah bisa disetujui. Jadi kita sahkan saja Rancangan Undang-Undang ini?.

Semangat revisi terbatas atas UU Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa perlu diletakkan dalam rangka untuk mewujudkan visi misi menjadikan Desa sebagai subyek pembangunan.

Ketua Panja Pembahasan Revisi UU IKN Junimart Girsang menyampaikan Panitia Kerja (Panja) DPR dan pemerintah menyepakati bersama untuk menyetujui isu pokok perubahan beserta daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam RUU IKN di antaranya kluster terkait pertanahan, kluster terkait pengelolaan keuangan, kluster tentang tata ruang, dan kluster tentang jaminan keberlanjutan.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menerima perwakilan dari Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia (PPAI) terkait pengaduan para orang tua yang dipisahkan dari anak-anaknya.

Kemnaker Terus Serap Aspirasi untuk Revisi PP 35/2021 dan PP 36/2021

Ada sinyal bahwa demand kita terus naik namun produksi tetap. Karena itu Pemerintah harus berhati-hati memutuskan kebijakan ekspor gas ini. Jangan sampai kebutuhan gas domestik kita malah tidak terpenuhi.

Pembentukan Panja terkait revisi UU IKN disepakati setelah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mewakili Pemerintah memberikan penjelasan terkait revisi UU IKN kemudian menyerahkan draf revisi UU IKN kepada Komisi II DPR.

Kemnaker Jemput Bola Serap Aspirasi Revisi PP 35 dan PP 36

DPR dan pemerintah berkomitmen agar tidak ada PHK terhadap 2,3 juta tenaga honorer yang ada di Indonesia. Nantinya, 2,3 juta tenaga honorer itu akan diakomodir, apakah di ASN PPPK Full Time atau PPPK Part Time.