Kemnaker Jemput Bola Serap Aspirasi Revisi PP 35 dan PP 36

DPR dan pemerintah berkomitmen agar tidak ada PHK terhadap 2,3 juta tenaga honorer yang ada di Indonesia. Nantinya, 2,3 juta tenaga honorer itu akan diakomodir, apakah di ASN PPPK Full Time atau PPPK Part Time.

Ketua MPR Dukung Revisi Permendag Nomor 50/2020 untuk Lindungi UMKM Dari Gempuran Asing

Kita saat ini sedang menerima masukan-masukan dari universitas-universitas dan lembaga penyiaran. Kita melakukan penyerapan aspirasi dengan mengundang pihak-pihak yang kompeten terkait hal ini. Mudah-mudahan rampung di masa sidang depan, sebelum Pemilu sudah selesailah.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Achmad Baidowi mengatakan bahwa Revisi Undang-undang Desa akan membawa dampak bagi keseluruhan rakyat desa, bukan hanya kepala desa.

Alhamdulillah sudah kita masukan disini. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat, ini yang harus di gali dalam revisi ini sebagai tambahannya, ini belum ada.

Bambang Kristiono menyampaikan perlu dilakukan sinkronisasi antara RUU ITE dengan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang timbul akibat aktivitas di dunia siber.

Revisi yang akan dilakukan terkait pendefinisian aturan iklan kampanye di medsos. Ia mengakui, hal tersebut secara internal KPU telah disepakati untuk direvisi.

Dukung Usulan Revisi UU Zakat, HNW: Untuk Maksimalisasi Zakat dan Koreksi Potensi Kriminalisasi Amil Tradisional

Kelompok yang lebih tua dan kelompok berisiko tinggi harus mendapatkan booster antara enam sampai 12 bulan setelah vaksin terakhir mereka.