Dengan mengenakan busana adat Palembang, Sumatera Selatan, Nadiem menyebut kemerdekaan adalah kesempatan untuk memerdekakan impian anak-anak Indonesia, agar bermimpi tanpa batas.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim beralasan, kebijakan terbaru ini dilandasi sejumlah pertimbangan, antara lain ancaman siswa putus sekolah, hingga berbagai kendala yang terjadi dalam pelaksanan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Nadiem Anwar Makarim menepis anggapan sedang mempromosikan (endorse) sekolah swasta Cikal milik Najelaa Shihab, setelah memutuskan tetap menggunakan slogan `Merdeka Belajar`.

Pesan ini disampaikan Mendikbud, usai merevisi Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri, yang akhirnya membolehkan sekolah di zona kuning untuk menggelar pembelajaran tatap muka.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf memastikan pihaknya akan segera memanggil Mendikbud Nadiem Makarim terkait pemberitaan tentang penggunaan dana BOS yang dialihkan untuk pembiayaan kuota internet bagi peserta didik dan guru.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyarankan Mendikbud Nadiem Makarim agar mengalokasikan anggaran POP sebesar Rp 495 miliar dari Rp100 miliar dialokasikan sebagai bantuan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).

Kedatangannya disambut oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Dr. H. Abdul Mu’ti, M.Ed. dan Bendahara Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd.

Dampak Pandemi Covid-19 bagi dunia pendidikan memantik banyak respon dari masyarakat. Terlebih saat Mendikbud Nadiem Makarim menetapkan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi para siswa.

Nadiem menyebut ketiga organisasi masyarakat (ormas) tersebut telah berjasa di dunia pendidikan, bahkan sebelum Indonesia merdeka.

Pemerintah diminta segera mengevaluasi proses KBM yang dilakukan sekolah-sekolah. Pasalnya, ada banyak keluhan dari orangtua murid terkait kesulitan-kesulitan yang dihadapi dengan pola belajar-mengajar yang diterapkan.