Mereka juga menyuarakan perlunya jaminan argo yang adil, perlindungan jaminan sosial bagi pengemudi, serta desentralisasi tata kelola transportasi online dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Hal itu didalamu penyidik lewat pemeriksaan mantan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Tahun 2015, Ahmad Noor Supit

RUU PPRT nantinya akan menjadi benteng hukum dan moral bagi jutaan pekerja rumah tangga di tanah air yang menuntut keadilan dan penghormatan layak.

Itu teknis. Bisa paralel atau apa yang didahulukan, mana yang perlu diselesaikan.

Pemerintah setuju apa yang menjadi usul inisiatif DPR terkait tiga RUU tadi untuk masuk dalam evaluasi Prolegnas 2025.

Kita tidak boleh mudah berutang ke sana-sini. Setiap jengkal potensi yang kita miliki harus dioptimalkan, mulai dari reformasi perpajakan, efisiensi belanja negara, sampai digitalisasi keuangan publik.

Tuntutan yang sudah dirangkum dan disampaikan ke DPR harus dikawal. Semua perubahan fundamental harus diperjuangkan

Kayaknya kebanyakan, nanti diaturlah perampasan aset bagaimana, kayanya lebih pas di Komisi III, kan KUHAP juga di Komisi III, jadi in line begitu.

Jadi perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di DPR. Dan itu masuk ke 2025.

Pada raker dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), memang di pagu indikatif tidak ada penambahan. Tetapi di dalam rapat kerja tersebut kami dengan Menpora kami bersepakat untuk memasukkan anggaran sebagai usul tambahan anggaran.