Keberadaan Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP, baik di DPR dan Partai Golkar bisa dibilang antara ada dan tiada.

Meski sejumlah pihak menilai status hukum Ketua DPR Setya Novanto di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyandera DPR, tidak demikian dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR akan membahas status kursi Ketua DPR Setya Novanto yang saat ini menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR diminta untuk memproses Ketua Fraksi NasDem Viktor Laiskodat terkait kasus dugaan ujaran kebencian bernuansa SARA.

Ketua DPR Setya Novanto dilaporkan ke Mahakamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Novanto diduga melanggar kode etik terkait status tersangka dan penahanan dalam kasus dugaan korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selama belum berstatus terdakwa, kata Nining, maka Novanto masih menerima tunjangan. Terkecuali jika Novanto telah diberhentikan.‎

Wakil ketua Badan kerjasama antarparlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar memperingatkan negara-negara Asia terkait kebijakan proteksionisme ekonomi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebagai sebuah ancaman dalam menggapai pertumbuhan ekonomi Asia.

Kasus dugaan korupsi e-KTP yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto dinilai menyandera DPR sebagai lembaga negara yang mewakili rakyat.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Venna Melinda, menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya pertemuan khusus anggota parlemen perempuan dalam sidang Asian Parliamentary Assembly (APA).

Kasus dugaan korupsi e-KTP yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto menjadi ujian besar bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu terkait pembuktian kerugian negara senilai Rp 2,3 triliun.