Masalah di Partai Golkar, kata Idrus, terlalu banyak kader yang memenuhi persyaratan, sementara jabatannya hanya satu sehingga terjadi rebutan.

Ketua DPP Partai Golkar Azis Sumual menyesalkan pernyataan Airlangga Hartarto perihal penunjukan Azis Syamsuddin sebagai Ketua DPR RI oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto dan Sekjen Idrus Marham.

Tidak etis jika Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi menunjuk pergantian ketua DPR dari dalam penjara. Sebab, DPR sebagai lembaga terhormat yang bukan merupakan milik pribadi atau golongan tertentu saja.

Penunjukkan Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR oleh Setya Novanto dinilai merusak citra DPR sebagai lembaga tinggi negara. Sebab, pergantian tersebut terkesan dipaksakan oleh Novanto.

Setya Novanto yang juga sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP melayangkan surat pengunduran diri dan sekaligus menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR.

Ketiganya sepakat mengusulkan Menteri Perindustrian Kabinet Kerja, Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto.

Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar diminta untuk tidak menghalang-halangi musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk memilih ketua umum (Ketum) pengganti Setya Novanto.

Dewan Pakar bersama DPD Partai Golkar meyakini munaslub sebagai forum tertinggi yang mengedepankan semangat gotong royong dan kebersamaan.

Dewan Kehormatan Partai Golkar menyarankan agar seluruh kader memberikan kesempatan napas penghormatan yang terakhir kepada Setya Novanto selaku Ketum Partai Golkar.

Sejumlah pengurus DPD I Partai Golkar meminta masukan Presiden Jokowi atas masalah yang sedang dihadapi partai tersebut. Tak hanya DPD, pelaksana tugas (Plt) ketua umum (Ketum) Partai Golkar Idrus Marham juga meminta restu kepada Jokowi.