‎Menurut Febri, delapan saksi yang meringankan Ketua DPR RI itu berasal dari kader Partai Golkar, anggota DPR maupun politisi.

Idrus Marham selaku pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar menemui tokoh senior Partai Golkar Jusuf Kalla (JK). Hal itu terkait status hukum Setya Novanto di KPK.

Idrus Marham yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar mencoba meredam sejumlah elite dan pimpinan DPD I Partai Golkar.

Keberadaan Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP, baik di DPR dan Partai Golkar bisa dibilang antara ada dan tiada.

Meski sejumlah pihak menilai status hukum Ketua DPR Setya Novanto di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyandera DPR, tidak demikian dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR akan membahas status kursi Ketua DPR Setya Novanto yang saat ini menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua DPR Setya Novanto dilaporkan ke Mahakamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Novanto diduga melanggar kode etik terkait status tersangka dan penahanan dalam kasus dugaan korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kasus dugaan korupsi e-KTP yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto dinilai menyandera DPR sebagai lembaga negara yang mewakili rakyat.

Disisi lain, diakui Akom, ada sejumlah tantangan yang dihadapi Golkar saat ini. Salah satunya menyatukan suara sejumlah pihak yang berseberangan terkait kasus hukum Novanto. ‎