Penunjukkan Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR oleh Setya Novanto dinilai merusak citra DPR sebagai lembaga tinggi negara. Sebab, pergantian tersebut terkesan dipaksakan oleh Novanto.

Setya Novanto yang juga sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP melayangkan surat pengunduran diri dan sekaligus menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR.

Ketiganya sepakat mengusulkan Menteri Perindustrian Kabinet Kerja, Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto.

Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar diminta untuk tidak menghalang-halangi musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk memilih ketua umum (Ketum) pengganti Setya Novanto.

Dewan Pakar bersama DPD Partai Golkar meyakini munaslub sebagai forum tertinggi yang mengedepankan semangat gotong royong dan kebersamaan.

Dewan Kehormatan Partai Golkar menyarankan agar seluruh kader memberikan kesempatan napas penghormatan yang terakhir kepada Setya Novanto selaku Ketum Partai Golkar.

Sejumlah pengurus DPD I Partai Golkar meminta masukan Presiden Jokowi atas masalah yang sedang dihadapi partai tersebut. Tak hanya DPD, pelaksana tugas (Plt) ketua umum (Ketum) Partai Golkar Idrus Marham juga meminta restu kepada Jokowi.

Perlu ada figur muda yang memiliki prestasi politik sekaligus peka terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat untuk menduduki kursi Ketua DPR menggantikan posisi Setya Novanto.

Presiden Jokowi disebut-sebut berpotensi mengambil alih Ketua Umum Partai Golkar menggantikan posisi Setya Novanto. Bagaimana tanggapan politikus PDI Perjuangan (PDIP)?

Di tengah elektabilitas yang terjun bebas, Partai Golkar saat ini membutuhkan figur yang bersih dari kasus tindak kejahatan korupsi dan tentu berpengalaman.