Pemerintahan Presiden Jokowi dinilai gagal dalam menjalankan kedautalan pangan di tanah air. Hal itu terkait kebijakan pemerintah mengimpor beras sebanyak 500.000 ton.

Pelayanan publik yang baik  bisa membantu mensejahterakan petani dengan meningkatkan hasil produksi mereka.

Anggaran harus fokus kepada peningkatan kesejahteraan petani, seperti ketersediaan air, pengadaan bibit unggul, pupuk tepat waktu, alat mesin pertanian.

Yang menjadi problem, petani lebih banyak menjual gabah, bukan beras.

Pengadaan benih oleh pemerintah justru merugikan petani karena bantuan tersebut bukan kualitas benih tapi kualitas konsumsi

Menurut Zulhasan, yang harus dilakukan justru memuliakan dan menyejahterakan petani dengan membeli dan konsumsi beras dalam negeri.

Pasalnya, sebentar lagi petani padi dalam negeri akan segera panen raya. Kalau impor dipaksakan, akan menimbulkan kerugian bagi petani.

Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo menyebut kebijakan impor beras mengkhianati petani kita sendiri.

Kebijakan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita terkait impor beras sebanyak 500.000 ton dinilai sebagai bukti lemahnya koordinasi menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.

Kebijakan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita terkait impor beras sebanyak 500.000 ton menjadi polemik. Sebab, impor beras tersebut akan berdampak buruk bagi petani di tanah air.