Anggota Komisi XIII DPR RI, Ahmad Iman Sukri, mendesak pemerintah, yang dalam hal ini Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengusut tuntas kasus kaburnya 19 narapidana dari Lapas Kelas IIB Nabire, Papua Tengah.

Menyikapi kasus kaburnya 19 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB, Nabire, Papua Tengah, anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, mendesak Komisi XIII DPR segera memebtuk Panitia Kerja (Panja) Pemasyarakatan.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, merespons keras peristiwa kaburnya 19 narapidana di Lembaga Pemasyarakat Kelas IIB Nabire, Papua Tengah pada 2 Juni lalu

Kejadian ini sudah cukup lama, hasil rekomendasi BPK lalu, nah kita akan bahas bersama nantinya di RDP apakah hasil rekomendasi sudah ditindak lanjuti dan hasilnya seperti apa.

Banyak hal yang menjadi perhatian, dari intimidasi terhadap guru, bullying siswa, hingga sarana prasarana yang belum memadai. Belum lagi soal perbedaan kualitas pendidikan antarwilayah yang masih besar.

Kami menilai kasus ini tidak dapat disederhanakan sebagai kesalahan komunikasi atau kelalaian belaka. Ini merupakan cerminan dari lemahnya sistem pengawasan terhadap pelabelan produk konsumsi di Indonesia, dan perlu ditindaklanjuti secara serius oleh instansi terkait.

Kami menilai kasus ini tidak dapat disederhanakan sebagai kesalahan komunikasi atau kelalaian belaka. Ini merupakan cerminan dari lemahnya sistem pengawasan terhadap pelabelan produk konsumsi di Indonesia, dan perlu ditindaklanjuti secara serius oleh instansi terkait.

Kami mengecam upaya penghindaran hukum oleh tersangka kasus e-KTP ini. Ini bukan hanya soal korupsi, tapi sudah menyentuh kedaulatan hukum negara. Negara tidak boleh kalah oleh buronan yang telah merugikan negara. Penegakan hukum harus ditegakkan secara tegas dan adil.

Surplus beras ini adalah bukti nyata bahwa kebijakan pertanian kita sudah mulai menunjukkan hasil positif. Ini juga menjadi langkah penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Kami mendukung penuh Sekolah Garuda, tapi untuk Sekolah Transformasi Garuda, kami pertanyakan penunjukannya, sekolah sekolah transformasi ini kan sekolah sekolah yang sudah mandiri, kenapa harus di subsidi?